Wow, Ini Utang Luar Negeri Indonesia Mencapai Ribuan Triliunan
JAKARTA, Lampusatu. com,- Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) pada Februari 2017 mencapai 321,7 miliar dolar AS atau setara Rp 4.269 triliun (kurs: Rp 13.300).
Jumlah utang tersebut tercatat tumbuh 2,7 persen (year on year/yoy) atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Januari 2017 sebesar 3,6 persen.
Berdasarkan kelompok peminjam, perlambatan dipengaruhi ULN sektor publik yang melambat, seiring dengan ULN sektor swasta yang menurun. Utang sektor publik pada Februari 2017 tercatat 162,0 miliar dolar AS atau tumbuh 10,3 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya 12,4 persen (yoy).
Sementara itu, posisi ULN sektor swasta pada Februari 2017 tercatat sebesar USD159,7 miliar atau turun 4,0% (yoy), sama dengan penurunan bulan sebelumnya.
Berdasarkan jangka waktu, perlambatan terjadi terutama pada ULN jangka panjang yang pada Februari 2017 tumbuh 0,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Januari 2017 sebesar 2,1 persen (yoy).
ULN jangka panjang masih mendominasi ULN Indonesia dan pada Februari 2017 tercatat sebesar 278,1 miliar dolar AS atau 86,4 persen dari total ULN. Utang jangka panjang tersebut terdiri dari ULN sektor publik sebesar 159,5 miliar dolar AS (pangsa 57,4 persen dari total ULN jangka panjang) dan ULN sektor swasta sebesar 118,5 miliar dolar AS (pangsa 42,6 persen dari total ULN jangka panjang).
Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 17 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2017 sebesar 14,7 persen (yoy) terutama karena meningkatnya utang dagang sektor swasta.
ULN berjangka pendek tercatat sebesar 43,6 miliar dolar AS (pangsa 13,6 persen dari total ULN), terdiri dari ULN sektor swasta sebesar 41,2 miliar dolar AS (pangsa 94,4 persen dari total ULN jangka pendek) dan ULN sektor publik sebesar 2,4 miliar dolar AS (pangsa 5,6 persen dari total ULN jangka pendek).
Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir Februari 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan, serta sektor listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,6 persen.
Bila dibandingkan dengan Januari 2017, pertumbuhan tahunan ULN sektor industri pengolahan meningkat. Sedangkan sektor listrik, gas, dan air bersih melambat. Di sisi lain, ULN sektor pertambangan dan sektor keuangan masih mengalami kontraksi pertumbuhan.
Bank Indonesia menilai perkembangan ULN pada Februari 2017 tetap sehat, namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional. Bank Indonesia terus memantau perkembangan ULN, khususnya sektor swasta.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi.
Sementara dilansir dari republika. co. Id, Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang belum lama ini menyebut setiap orang Indonesia harus menanggung utang negara sebesar Rp 13 juta. Sri Mulyani mengatakan hal tersebut saat memberikan materi kuliah umum di Kampus STAN beberapa waktu lalu.
"Rakyat Indonesia merasa tak punya utang. Kapan, di mana, dan kepada siapa mereka berutang kan tak jelas,'' kata politikus Partai Gerindra tersebut, dalam rilisnya yang diterima Republika.co.id, Rabu (26/4).
"Itu seperti disambar petir di siang bolong. Tak berutang, tapi tiba-tiba dicap punya utang," katanya.
Heri menyayangkan pernyataan Menkeu yang semestinya tidak perlu diucapkan tersebut. Ia mengimbau semua pihak mengeluarkan pernyataan yang menyejukkan di tengah situasi sosial-ekonomi-politik yang tidak kondusif.
Publik, menurut Heri, sangat tak menyukai politik utang yang sangat masif dilakukan pemerintah saat ini. Menurut dia, utang dapat mengancam kestabilan ekonomi nasional.
Utang Luar Negeri Tumbuh Lambat
Heri mengungkapkan bahwa pemerintah belum mampu melepas pengelolaan fiskal dari utang. Padahal, utang sangat tidak menyehatkan.
"Menempuh jalan berutang adalah ancaman terjadinya guncangan keuangan. Kasarnya, pemerintah gali lobang untuk tutup lobang," kata Heri.
Heri juga mengkritik pemerintah yang dinilai belum bisa melepas ketergantungan dari Surat Berharga Negara.
''Kita tahu, kontribusi SBN terhadap total pembiayaan utang rata-rata mencapai 101,8 persen per tahun. Sedangkan terhadap total pembiayaan anggaran mencapai 103,3 persen per tahun (RAPBN 2017). Kecanduan yang berlebih terhadap SBN tersebut sudah pasti akan meningkatkan risiko fiskal," kata dia.
Pada bagian lain, masih menurut Heri, hingga kini belum ada terobosan dan inovasi atas jeratan defisit anggaran yang makin menganga lewat kebijakan fiskal yang kredibel.
"Kita tahu, dalam kurun lima tahun terakhir, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat. Penyebabnya, rata-rata realisasi belanja tumbuh di kisaran 5 persen, sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh di kisaran 3 persen," kata Heri. (Kumparan.com/Republika.co.id/R1/16)***
Ket. Gambar : Dokumen
