Kampak : Subang Hancur Karena Kebijakan Pemerintah Merugikan
SUBANG, - Puluhan massa yang tergabung dalam Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (Kampak) melakukan aksi unjuk rasa Senin (19/12), di halaman Kantor Bupati Subang, mendesak Pemkab dan DPRD Subang untuk bersikap tegas .
Hal tersebut menyangkut berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Diantaranya, semakin menjamurnya usaha-usaha dan toko modern tak berizin yang semakin mencekik keberadaan warung-warung tradisional, banyak pejabat bermasalah tersandung korupsi, dan tidak jelasnya perusahaan mengeluarkan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.
"Banyak kebijakan Pemerintah yang tidak tepat sasaran yang merugikan masyarakat. Pemerintah tidak tegas mau berkompromi dengan uang. Hasilnya sekarang Subang hancur dan menjadi sasaran penegak hukum,” kata Koordinator Aksi, Asep Sumarna Toha dalam orasinya.
Untuk menuntaskan kasus Korupsi di Kabupaten Subang, Kampak sangat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Subang dan Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum di wilayah Subang.
"Pihak berwajib harus berani menindak pejabat tidak tegas yang menyebabkan Subang tak beraturan. Dan tolak praktik-praktik kotor yang menyebabkan mandulnya proses hukum dan mandulnya penegakan Peraturan Daerah di wilayah Subang," tandasnya.
Aksi Massa Kampak didepan kantor Bupati Subang tersebut berjalan damai, diterima oleh Asda I Asep Nuroni. Dan mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian hingga masa membubarkan diri. (R1/16)***
Ket. Gambar Aksi Massa Kampak sampaikan tuntutan di depan Kantor Bupati Subang.
