SMK Penerima Bantuan diduga fiktif
SUBANG-Program bantuan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2016, yang disalurkan kepada sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Subang, disinyalir bermasalah dan tidak tepat sasaran.
Dari 10 SMK penerima bantuan RPS Kemendikbud dengan nilai anggaran sekitar Rp.3 miliaran ini, beberapa di antaranya diindikasikan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memeroleh bantuan.
Seperti, jumlah minimal siswa, kepemilikan lahan (lokasi), aktivitas KBM (kegiatan belajar mengajar), fisik bangunan (misalnya ruang kelas dan guru), dan syarat-syarat lainnya.
Bahkan, ada SMK penerima bantuan tersebut, yang keberadaan fisiknya diduga fiktif. Karena tidak memiliki lahan, bangunan (kelas) maupun aktivitas belajar mengajar layaknya sebuah sekolah.
Informasi yang dihimpun, SMK yang diduga fiktif namun lolos 'seleksi' penerimaan bantuan RPS Tahun 2016, yakni SMK Danu di Kecamatan Cijambe, Subang. Hasil penelusuran, SMK swasta yang bernaung di bawah Yayasan Citra Tri Tunggal ini, tidak memiliki lahan sesuai persyaratan, bangunan, serta aktivitas belajar siswa.
Kepala Sekolah (Kasek) SMK Danu Cijambe, Aad, mengaku, lahan sekolahnya kerap berpindah-pindah tempat. Semula, pihaknya akan menggunakan lahan milik Perum Perhutani di wilayah Cikadu, untuk bangunan sekolah. Namun, karena tidak diberi izin oleh Perhutani, pihaknya lalu pindah ke daerah Cibuluh.
"Di sini juga enggak (bertahan) lama. Karena berdekatan dengan SMK lain, kami pindah lagi, karena khawatir enggak ada calon siswa. Sebab pasti rebutan (siswa) dengan sekolah tetangga. Terakhir (sekarang), kami pindah lagi ke Desa Bantarsari Cijambe,"tutur Aad, kepada awak media.
Dia mengklaim, meski berpindah-pindah tempat, aktivitas belajar mengajar siswa tetap berlangsung.
"Cuma memang jumlah siswa kami terus berkurang, sekarang tinggal 30-an (siswa) saja. Itupun disebar ke sekolah lain,"kilahnya.
Aad juga membenarkan, sekolahnya menerima bantuan pembangunan RPS dari Kemendikbud senilai Rp275 juta.
"Pembangunannya sudah dimulai. Kami ingin punya bangunan untuk belajar para siswa. Makanya, kami berupaya cari bantuan ke pemerintah. Sekolah kami enggak ada masalah. Siswa ada. Guru juga punya,"ucapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Subang, HE Kusdinar, menegaskan, akan menelusuri kebenaran informasi ihwal SMK penerima bantuan, yang diduga fiktif.
"Sedang kami telusuri. Kaseknya (kepala sekolah) sudah dipanggil untuk menghadap ke kantor (disdik),"katanya saat dihubungi.
Ketika ditanyakan ihwal keberadaan tim verifikasi disdik, yang bertugas mendata validasi calon sekolah penerima bantuan, dia mengaku tidak membentuknya.
"Enggak ada (tim verifikasi), makanya kami pusing,"tandas Kusdinar.
